Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana membangun rumah sakit (RS) daerah menjadi RS regional. Pasalnya, banyak RS daerah yang bertipe C tak mampu melayani pasien dalam jumlah banyak. Kemenkes menggelontorkan anggaran Rp1,5 triliun dari APBN untuk rencana tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI Hamid Noor Yasin menyambut gembira rencana Kemenkes menambah pembangunan RS regional di daerah. Bahkan, ia berharap agar anggaran Kemenkes untuk pembangunan RS ditambah sesuai amant UU yang mengalokasikan anggaran 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD provinsi/kabupaten.

“Saya setuju dengan rencana tersebut. Kondisi rumah sakit di daerah selalu membludak dengan pasien hingga banyak yang tak mendapat layanan dengan baik. Kadang pasien yang mau dioperasi saja harus menunggu tiga bulan lebih. Bahkan, saya mendorong, agar dibangun rumah sakit tipe D di setiap distrik kabupaten,” kata politisi PKS tersebut, Selasa (31/3) saat dihubungi di DPR.

Hamid mengungkapkan, layanan RS di daerah memang masih bermasalah. Dari persoalan SDM, sarana prasarana, dan infrastruktur suprastruktur selalu menjadi masalah RS daerah. Dia menyaksikan bagaimana pasien ditampung berjejer di ruang ICU, karena keterbatasan kamar dengan pasien yang membludak. “Itu membuat pasien tidak nyaman. Kasihan melihat rakyat kecil yang tak terlayani dengan baik,” kata wakil rakyat dari dapil Jateng IV ini.

Kelak, pada 2019 semua warga Indonesia sudah mendapat layanan BPJS Kesehatan. Untuk itu, pemerintah dihimbau Hamid untuk berbenah dari sekarang, memperbaiki layanan dan memperkuat SDM kesehatan di setiap RS dan fasilitas kesehatan lainnya. Kemenkes, lanjut Hamid, juga harus terus menggelorakan semangat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Selain membangun RS, mentalitas SDM kesehatan juga perlu segera dibenahi sehingga semuanya memiliki semangat mengabdi dan melayani rakyat kecil yang selalu mendambakan layanan kesehatan terbaik. (mh), foto : naefurodjie/parle/hr.